PkdpNews.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Pada hari Selasa, 13 Januari 2026, Ketua Umum PKDP yang juga Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang.
Rakor ini merupakan forum penting yang melibatkan seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, serta para pejabat tinggi lainnya di pemerintah pusat dan daerah.
Tujuan Rakor dan Urgensinya bagi Daerah yang Terdampak
Rakor ini diadakan untuk membahas langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.
Peristiwa bencana yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, seperti banjir bandang dan tanah longsor, telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah di berbagai daerah, termasuk Padang Pariaman.
Oleh karena itu, pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi dan langkah konkret yang dapat diambil bersama untuk mempercepat pemulihan kondisi daerah terdampak.
Dalam kesempatan tersebut, para kepala daerah, termasuk Bupati John Kenedy Azis, diberi kesempatan untuk memaparkan kondisi daerah mereka secara langsung kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ini menjadi momen yang sangat penting bagi Bupati JKA untuk menyampaikan informasi yang jujur dan akurat tentang tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Padang Pariaman pascabencana.
Dialog Langsung dengan Menteri Dalam Negeri
Salah satu momen yang menarik dalam Rakor tersebut adalah dialog langsung antara Bupati John Kenedy Azis dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam pertemuan tersebut, Mendagri secara khusus menanyakan tentang perkembangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Padang Pariaman pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut.
Bupati JKA, yang dikenal sangat aktif dan terbuka dalam setiap kesempatan, menjelaskan dengan rinci kondisi terkini di daerahnya. Ia mengungkapkan bahwa meskipun proses pemulihan telah berjalan,
Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi banyak tantangan besar yang membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat.
Dampak bencana, kata JKA, sangat besar, mengingat infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, dan irigasi rusak parah.
“Dampak bencana ini sangat luar biasa. Sebanyak 56 jembatan, 53 daerah irigasi, dan 31 ruas jalan mengalami kerusakan.
Selain itu, 1.236,8 hektare lahan persawahan terendam yang berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat,” ungkap Bupati JKA dengan serius.
Bupati juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian lintas sektor, total nilai kerusakan di Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp1,75 triliun, dengan kerugian mencapai Rp1,90 triliun.
“Dengan demikian, total dampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp3,65 triliun,” tambahnya.
Kondisi Fiskal dan Permintaan Kebijakan dari Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan yang sama, Bupati JKA juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi fiskal daerah yang semakin memburuk akibat bencana.
Salah satu hal yang sangat ditekankan oleh Bupati adalah potongan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang mengalami pemotongan cukup signifikan, yaitu sebesar Rp147 miliar.
“Akibat bencana ini, Padang Pariaman ibarat mundur 20 tahun. Kami sangat membutuhkan kebijakan Bapak Menteri agar TKD kami dapat dikembalikan,” ujar Bupati JKA.
Pernyataan ini menunjukkan betapa besar dampak bencana terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas daerah dalam melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang rusak.
Selain itu, pemotongan anggaran ini turut memengaruhi berbagai sektor pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan respons serius. “Tentu ini menjadi perhatian kami dan akan kami usulkan serta suarakan.
Saya mengerti kebutuhan yang disampaikan, saya juga sudah turun ke lapangan dan memang ini sangat dibutuhkan serta harus diperjuangkan,” ujar Mendagri.
Dukungan dari Pemerintah Pusat : Membuka Peluang Pemulihan yang Lebih Cepat
Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat sangat memahami kebutuhan Kabupaten Padang Pariaman dan akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung proses pemulihan.
Tito Karnavian menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, serta meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk turut menyuarakan aspirasi dan kebutuhan Padang Pariaman.
“Saya berharap gubernur dan wakil gubernur juga turut menyuarakan, karena pintunya sudah terbuka seperti di Aceh.
Semoga di Sumatera Barat juga bisa dikembalikan pemotongan TKD,” ujar Mendagri Tito dengan optimisme.
Kehadiran Tito Karnavian dalam Rakor ini memberikan angin segar bagi daerah-daerah yang terdampak bencana, khususnya Kabupaten Padang Pariaman.
Dukungan penuh dari pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan daerah-daerah yang rusak parah akibat bencana hidrometeorologi.
Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Terdampak
Dalam sesi lain, Mendagri juga memberikan arahan terkait perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Ia meminta agar seluruh warga yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan atau menjadi kurang mampu akibat bencana segera didata untuk mendapatkan bantuan sosial yang diperlukan.
“Silakan didata dan diajukan ke Dinas Sosial Provinsi untuk diteruskan ke Kementerian Sosial.
Lampirkan juga satu tembusan ke saya agar masyarakat bisa mendapatkan program bantuan langsung tunai,” ujar Tito Karnavian.
Perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka yang berada dalam kesulitan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan mereka setelah bencana.
Proses pendataan yang cepat dan tepat akan sangat membantu distribusi bantuan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Tantangan Besar yang Harus Dihadapi Bersama
Bupati John Kenedy Azis, dalam berbagai kesempatan, selalu menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak bencana yang luar biasa.
Ia berharap dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya dalam hal pengembalian anggaran yang terpotong dan percepatan pemulihan infrastruktur, dapat membantu Padang Pariaman bangkit kembali.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat terus memberikan perhatian dan dukungan penuh untuk mempercepat pemulihan Padang Pariaman, agar kami dapat kembali membangun daerah ini, mengembalikan ketahanan pangan, serta memberikan pelayanan dasar yang optimal bagi masyarakat,” tutup Bupati JKA.
Sinergi dalam Pemulihan Pascabencana
Rakor yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi dampak bencana.
Bupati John Kenedy Azis berhasil menyampaikan secara komprehensif kondisi terkini Padang Pariaman pascabencana, serta kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memberikan respons yang positif dan siap untuk memperjuangkan pemulihan Padang Pariaman.
Dukungan terhadap pemulihan infrastruktur, pengembalian anggaran yang terpotong, serta perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung dengan cepat dan efektif.
Ke depannya, dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Padang Pariaman dapat segera pulih dan kembali menjadi daerah yang sejahtera dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
Pemulihan pascabencana ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi di masa depan. | PkdpNews.Com | */Redaksi | *** |
1 Comment
oke