PkdpNews.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Pemanfaatan aset negara yang optimal bukan sekadar persoalan fisik bangunan, melainkan cerminan keseriusan tata kelola pemerintahan dalam menjawab kebutuhan publik.
Hal inilah yang menjadi sorotan Ketua Umum Persatuan Keluarga Daerah Pariaman (PKDP) yang juga Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, saat menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi awal Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Muhammad Rifki, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Karan Aur, Pariaman, Selasa (6/1/2026) lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat muatan strategis tersebut, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan keprihatinannya terhadap belum optimalnya pemanfaatan Asrama Haji Sumatera Barat yang berlokasi di Kecamatan Batang Anai.
Asrama yang berdiri megah dan berada di kawasan strategis itu hingga kini dinilai belum berfungsi maksimal sebagaimana tujuan awal pembangunannya.
“Ini bukan sekadar bangunan. Asrama Haji Sumbar adalah aset strategis bernilai miliaran rupiah yang lahir dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan.
Sangat disayangkan jika belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar John Kenedy Azis dengan nada tegas namun reflektif.
Jejak Perjuangan Panjang dan Amanah Sejarah
Bupati John Kenedy Azis mengenang bagaimana proses pembangunan Asrama Haji Sumbar tidak lahir dalam waktu singkat.
Ia menyebut peran besar almarhum Ali Mukhni, mantan Bupati Padang Pariaman, sebagai sosok sentral yang dengan gigih memperjuangkan kehadiran asrama haji tersebut.
“Begitu besar perjuangan almarhum Ali Mukhni. Beliau berupaya keras mengetuk pintu pemerintah pusat agar Sumatera Barat memiliki Asrama Haji yang representatif. Perjuangan itu tidak mudah dan penuh tantangan,” ungkapnya dengan nada haru.
Pengakuan itu bukan tanpa dasar. John Kenedy Azis menuturkan bahwa dirinya menyaksikan langsung proses perjuangan tersebut ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama.
Melalui lobi intensif dan argumentasi yang kuat, akhirnya dana pusat berhasil dikucurkan hingga Asrama Haji Sumbar berdiri kokoh seperti saat ini.
Namun, seiring berjalannya waktu, tantangan baru muncul. Bangunan telah berdiri, tetapi sistem pengelolaan, kejelasan fungsi, serta pemanfaatannya belum berjalan seiring harapan awal.
Aset Strategis di Lokasi Emas
Secara geografis, Asrama Haji Sumbar memiliki keunggulan yang jarang dimiliki daerah lain. Letaknya berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, tidak jauh dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Posisi ini menjadikannya sangat ideal sebagai pusat layanan embarkasi dan debarkasi haji dan umrah.
“Letaknya sangat strategis. Dekat bandara, akses mudah, dan berada di jalur utama. Secara logika pembangunan, ini seharusnya menjadi pusat layanan haji yang hidup dan aktif,” tegas Bupati.
Namun, ia menyayangkan minimnya pembahasan serius dan komprehensif terkait kelanjutan pengelolaan Asrama Haji Sumbar.
Sejak dirinya dilantik sebagai Bupati Padang Pariaman, belum pernah ada forum khusus yang membahas arah kebijakan, model pengelolaan, serta integrasi asrama haji tersebut dengan sistem pelayanan haji nasional.
“Kami di daerah sering kali hanya menjadi penonton, padahal aset ini berada di wilayah kami. Sudah saatnya ada pembahasan detail, terbuka, dan berorientasi solusi,” tambahnya.
Harapan Baru di Era Kementerian Haji dan Umrah
Momentum pertemuan tersebut menjadi semakin bermakna dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi baru di tingkat nasional.
Bagi Bupati John Kenedy Azis, terbentuknya kementerian khusus ini merupakan angin segar dan harapan baru bagi pembenahan tata kelola haji di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat.
Ia menyambut baik kehadiran Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar yang baru, Dr. H. Muhammad Rifki, dan berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami melihat ini sebagai titik awal. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, semestinya persoalan-persoalan lama bisa dituntaskan dengan pendekatan yang lebih fokus, profesional, dan terukur,” ujarnya.
Menurut Bupati, optimalisasi Asrama Haji Sumbar tidak hanya berdampak pada pelayanan ibadah, tetapi juga memberikan efek ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Aktivitas asrama yang hidup akan menggerakkan sektor UMKM, transportasi, perhotelan, hingga tenaga kerja lokal.
Komitmen Kemenhaj Sumbar : Sinergi dan Pembenahan
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenhaj Sumbar, Dr. H. Muhammad Rifki, menyatakan komitmennya untuk membangun koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Ia menegaskan bahwa Kemenhaj hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga mitra strategis daerah.
“Kami siap bersilaturahmi dan berkoordinasi penuh dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, baik dalam pelayanan ibadah haji dan umrah maupun dalam membenahi serta mengoptimalkan Asrama Haji Sumbar,” ujarnya.
Rifki menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi agenda penting yang memerlukan persiapan matang sejak dini.
Pelayanan yang aman, tertib, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah menjadi prioritas utama.
“Pelayanan haji bukan hanya soal keberangkatan dan kepulangan, tetapi menyangkut aspek kesehatan, akomodasi, pembinaan, hingga perlindungan jemaah. Semua itu memerlukan fasilitas yang memadai,” jelasnya.
Kolaborasi Pusat-Daerah sebagai Kunci
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten I Setdakab Padang Pariaman, Rudi Rahmat, serta Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, Andri Satria Masri.
Kehadiran unsur perangkat daerah ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mendorong solusi lintas sektor.
Bagi pemerintah daerah, optimalisasi Asrama Haji Sumbar tidak dapat dilakukan secara parsial.
Dibutuhkan model kolaborasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, termasuk dalam hal kewenangan, pembiayaan, dan pengelolaan operasional.
Pendekatan inovatif juga diperlukan agar asrama haji tidak hanya aktif di musim haji, tetapi dapat dimanfaatkan sepanjang tahun untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial yang relevan dengan regulasi yang berlaku.
Inspirasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik
Isu Asrama Haji Sumbar sejatinya mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola aset publik di Indonesia.
Banyak fasilitas strategis yang telah dibangun dengan anggaran besar, namun belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, sikap terbuka dan kritis yang ditunjukkan Bupati John Kenedy Azis menjadi contoh kepemimpinan yang konstruktif.
Ia tidak sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan ruang dialog dan kerja sama.
“Kami tidak ingin menyalahkan siapa pun. Yang terpenting adalah bagaimana ke depan asrama ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi jemaah dan masyarakat,” ujarnya.
Menuju Asrama Haji yang Bermartabat
Bagi masyarakat Sumatera Barat, Asrama Haji bukan hanya fasilitas fisik, tetapi simbol pelayanan negara terhadap umat.
Oleh karena itu, keberadaannya harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada jemaah.
Dengan lokasi strategis di dekat Bandara Internasional Minangkabau, Asrama Haji Sumbar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat layanan haji yang representatif di kawasan barat Indonesia.
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kanwil Kemenhaj Sumbar ini diharapkan menjadi titik balik setelah sekian lama Asrama Haji Sumbar belum menunjukkan progres signifikan.
Sinergi, komitmen, dan keberanian mengambil keputusan menjadi kunci agar aset bernilai miliaran rupiah ini tidak lagi sekadar bangunan megah, tetapi benar-benar hidup dan memberi manfaat nyata.
Lebih dari itu, optimalisasi Asrama Haji Sumbar diharapkan menjadi inspirasi nasional tentang pentingnya menjaga amanah sejarah, menghormati perjuangan para pendahulu, serta memastikan setiap aset negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. | PkdpNews.Com | */Redaksi | *** |
1 Comment
oke